Toroh - Camat Toroh ibu Indah Dwi Handayani, S.E.,M.M. mengikuti Rapat Paripurna ke-44 dan Rapat Paripurna ke-45 DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Sidang 2025 masa sidang ketiga bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Grobogan.
Kecamatan Toroh menggelar Sosialisasi Program Sengkuyung Prioritas Tahun 2025 pada Senin (20/10/2025), bertempat di Balai Desa Sugihan.
Kegiatan ini bertujuan menyampaikan arah kebijakan pengelolaan anggaran pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.
Camat Toroh Indah Dwi Handayani, S.E., M.M., yang secara resmi membuka acara, menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan anggaran melalui Program Sengkuyung.
Program ini bukan semata proyek fisik, melainkan wujud nyata semangat gotong royong antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Karanganyar yang berkelanjutan, merata, dan berpihak pada kepentingan publik.
Sosialisasi yang dihadiri para camat, kepala desa, serta perwakilan perangkat daerah ini diharapkan memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan, sehingga pelaksanaan program prioritas dapat berjalan optimal dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Pada hari Kamis dan Jumat tanggal 16 dan 17 Oktober 2025 di Ruang rapat Bappeda Kabupaten Grobogan diselenggarakan Fasilitasi Pembentukan Kapasitas Forum Anak Tingkat Kecamatan di Kecamatan Berdaya tahun 2025.
Forum Anak di tingkat kecamatan menjadi bagian penting dari inisiatif Kecamatan Berdaya dan pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) yang menekankan peran perangkat kecamatan sebagai simpul pelayanan dasar masyarakat, termasuk dalam hal pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan kesetaraan gender.
Camat Toroh diwakili oleh Bendahara Kecamatan Toroh mengikuti Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah pada hari rabu s.d kamis tanggal 15 s.d 16 Oktober 2025 di luxury Malioboro hotel Yogyakarta.
Pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin penting dalam era modern ini, terutama bagi pejabat penatausahaan keuangan dan bendaharawan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan ini bertujuan untuk membekali para pemangku kepentingan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola anggaran yang semakin kompleks dan dinamis.
Pengelolaan keuangan daerah yang efektif memberikan berbagai manfaat, termasuk peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, penghematan anggaran, dan peningkatan pelayanan publik. Berdasarkan analisis, daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan yang baik cenderung memiliki indikator pembangunan yang lebih positif, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.
Selain itu, penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sistem informasi keuangan yang terintegrasi memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengeluaran dan pemasukan, serta memudahkan proses pelaporan. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir, yang pada akhirnya menciptakan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Tak hanya dari segi transparansi, kolaborasi antar instansi juga perlu ditekankan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta, universitas, dan lembaga non-pemerintah untuk menyusun strategi dan kebijakan keuangan yang lebih tepat sasaran. Kerjasama ini dapat membawa perspektif baru dan inovasi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, sekaligus mendukung program-program pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Pendidikan dan pelatihan bagi para aparatur pemerintah daerah juga tidak boleh diabaikan. Meningkatkan kapabilitas mereka dalam bidang keuangan, baik melalui program pelatihan formal maupun mentoring, akan berkontribusi besar pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Aparatur yang kompeten akan lebih mampu dalam menyusun anggaran yang realistis, mengelola kas daerah secara efisien, dan melakukan evaluasi program yang akurat.
Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan daerah juga sangat penting. Masyarakat perlu diberikan ruang dan kesempatan untuk terlibat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran. Dengan keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah akan mendapatkan masukan yang lebih beragam dan relevan, sehingga program yang dihasilkan dapat lebih tepat guna dan menjawab kebutuhan masyarakat lokal.
Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah fondasi untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Semua pihak, mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat umum, perlu bersinergi untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap tantangan zaman. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan dan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan lebih efektif.
Pelaksanaan kegiatan apel pagi merupakan kewajiban bagi setiap pegawai, selain untuk mendengar arahan pimpinan, apel pagi juga bermanfaat untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab, bagi setiap pegawai khususnya di lingkungan kantor Kecamatan Toroh. Apel pagi yang dilakukan secara rutin juga diharapkan memberikan manfaat bagi kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Selain sebagai sarana bagi pimpinan memberikan pembinaan, arahan dan melakukan pengawasan, juga untuk menyampaikan berbagai informasi pelaksanaan program dan kegiatan serta menjadi sarana untuk mengevaluasi berbagai hal yang sudah disampaikan sebelumnya.
Disamping itu, juga menjadi wahana untuk menyampaikan apresiasi dan dukungan pegawai agar tetap memiliki semangat kerja, loyalitas, integritas dan produktivitas yang dibutuhkan organisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapt berjalan lancar sesuai dengan harapan bersama.
Dalam amanatnya, ibu Indah Dwi Handayani, S. E., selaku Camat Toroh mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk selalu menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab, senantiasa berusaha menjadi pegawai yang profesional, berkapasitas, selalu rendah hati, dan berprestasi baik prestasi bagi diri maupun instansi.
